Pemberitaan di media saat ini terkait berbagai kasus korupsi sangatlah gencar. TV, koran dan radio gencar menghujat para PNS yang diduga korupsi. Mereka disebutkan sebagai pencuri uang rakyat. Terutama dalam kasus belakangan ini yang menimpa para PNS Direktorat Pajak. Apakah benar para pegawai pajak telah merampok habis-habisan uang rakyat?

Apakah benar uang rakyat yang telah dicuri oleh para pegawai pajak? Saya tidak begitu mengerti tentang permainan apa saja yang terjadi disana, akan tetapi yang pasti ada ‘permainan’ antara ‘oknum’ PNS pajak dengan wajib pajak yang punya kepentingan untuk mencurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Pada dasarnya setiap orang tidak ada yang ingin bayar pajak, akan tetapi orang yang taat hukum akan membayar pajak karena ketertundukannya kepada hukum. Ketika nilai pajak yang akan dibayarkan masih kecil, orang tidak terlalu pusing memikirkannya, akan tetapi keengganan akan muncul ketika pajak yang akan dibayarkan nilainya fantastis. Orang yang punya pendapatan besar, walaupun persentase pajak yang harus dibayarkan akan berkurang, tentunya akan membayar nilai pajak yang besar pula. Karena masih ada kecendrungan orang untuk mencurangi pajak, ‘mark down’ nilai pajak yang seharusnya dibayarkan, maka tetap ada saja oknum yang mengambil kesempatan ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Tidak melulu terkait pegawai pajak, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perusahaan yang memiliki pembukuan ganda, satu yang dipalsukan dengan nilai yang lebih kecil, dan satu lagi yang asli yang tentunya nilai pajak yang akan dibayarkan akan membengkak jika penghitungannya didasarkan kepadanya.

Dalam transaksi antara oknum PNS pajak dan para wajib pajak nakal, sudah dipastikan akan ada selisih nilai yang fantastis antara nilai yang disetujui untuk diterakan sebagai pajak yang akan dibayarkan, dengan nilai pajak yang sesungguhnya. Dan dari selisih nilai ini, suda dipastikan para oknum PNS pajak hanya mendapatkan porsi yang kecil dari ‘kue’ yang besar tersebut. Porsi terbesar sudah pastinya kembali  ke wajib pajak. Walaupun porsi kue yang diterima para pegawai pajak tersebut hanya kecil, akan tetapi secara nilai rupiah bagi seorang PNS atau orang biasa lainnya tetap besar.

Jika kita menganggap nilai pajak yang harus di bayarkan itu adalah uang rakyat, dan memang itu harus dianggap sebagai uang rakyat, maka para oknum pegawai pajak tersebut hanyalah pencuri-pencuri kelas teri, yang hanya berususan dengan ‘recehan’. Pencuri-pencuri kelas kakapnya adalah para wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang nakal tentunya.

Saat ini saya sangat heran dengan pemberitaan yang sangat menyudutkan dan tidak berimbang kepada para oknum pegawai pajak yang diduga korupsi, sementara dilain pihak para wajib pajak nakal yang bertransaksi dengan mereka seakan lepas dari perhatian. Gayus tambunan sudah divonis penjara dalam dua kasus yang berbeda, akan tetapi tidak terdengar pemberitaan di media yang mengekspos perusahaan-perusahaan counterpart para oknum pegawai pajak tersebut. Ratusan perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak yang difasilitasi oleh Gayus Tambunan tidak pernah terekspose sekalipun saat ini dimedia tentang penyidikannya.

Banyak pendapat yang beredar bahwa saat ini oknum pagawai pajak yang disasar polisi dan KPK hanyalah ikan teri, sementara bos-bosnya, eselon 2 dan 1, bahkan menteri tidak tersentuh. Tapi saya mau bilang bahwa bahkan oknum eselon 2, 1 dan menteri yang diduga terlibat korupsi tersebut hanyalah pencuri kelas teri dibandingkan para wajib pajak nakal.

Pencuri tetaplah pencuri. Fokus yang tidak seimbang ini menimbulkan kecurigaan dimasyarakat tentang agenda politik tersembunyi dari kelompok-kelompok tertentu yang mengeksploitir isu ini untuk melemahkan pemerintah, menggagalkan reformasi birokrasi dan banyak dugaan lainnya. Jika kita memang mau menyelamatkan uang rakyat, kita sudah tahu siapa pencuri terbesar uang rakyat (pajak). Mengapa kita masih hanya terfokus menangkap ikan teri? Seberapa banyak ikan teri yang harus ditangkap untuk menyajikan sebuah hidangan santap malam yang layak untuk satu orang? Sementara jika kita juga berhasil menangkap 1 ikan kakap, bisa untuk makan satu keluarga. Untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia mari kita juga lebih berusaha menangkap penjahat kelas kakap, para wajib pajak yang nakal, yang tentunya akan menyelamatkan uang rakyat yang lebih besar.

Saya kira para pemimpin didirektorat pajak tidak perlu terlalu phobia atas dasar penangkapan beberapa oknum pegawai pajak, dan terus bergiat mengadakan penyelidikan penyelewengan pajak yang diduga dilakukan oleh para wajib pajak nakal, terutama bagi para wajib pajak yang counterpartnya, yaitu para oknum pegawai pajak, sudah diproses hukum. Seperti slogan ‘jika bersih kenapa harus risih’, Ditjen pajak, yang saat ini dapat dianggap paling berhasil melaksanakan reformasi birokrasi, juga hendaknya tidak perlu risih dan takut untuk mengusut para wajib pajak nakal kelas kakap tersebut. Mereka perlu dukungan masyarakat untuk melaksanakan tugas ini, oleh sebab itu diperlukan apresiasi dan dukungan dari masyarakat luas agar mereka mampu melaksanakan tugas yang berat ini.