Heboh di media sosial ketika anggota DPRD wakil dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengungkap dugaan penganggaran yang tidak teliti pada rancangan  anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui penganggaran pembelian lem Aibon yang bernilai sekitar 82 milyar, kemudian disambut dengan munculnya kembali video wawancara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, BTP (Ahok) dengan Aiman Witjaksana, dimana BTP dengan sangat kesal dan berapi-api menjelaskan kepada Aiman bagaimana proses hilangnya anggaran yang telah direncanakan pemerintah setelah pembahasan dengan DPRD.

Satu hal yang menarik perhatian saya adalah peryataan BTP yang menyatakan bahwa akibat upayanya untuk membongkar permainan anggaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini, pasti ada upaya untuk memenjarakan dia, dengan berbagai alasan. pada wawancara itu dengan tegas BTP mengatakan bahwa kalau hanya pemenjaraan dirinya saja, itu adalah sebuah harga yang tidak terlalu mahal dalam upaya memperbaiki NKRI, bahkan kalau ia “dimatikan” pun itu masih harga yang kecil, dan BTP sudah siap untuk itu.

BTP yang saat itu dituding tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan kolega-koleganya di DPRD, menyatakan keyakinannya bahwa komunikasi tidak terjalin karena “kepentingan” banyak pihak yang ingin “cawe-cawe” di perencanaan anggaran provinsi DKI  tidak ia akomodir.

Saat ini hal yang kurang lebih sama muncul kembali paska kritik William Sarana terhadap penggangaran Pemprov DKI pada pembahasan KUA-PPPAS di DPRD DKI Jakarta. Polemik kritik ini diperparah dengan berita-berita tentang tanggapan dari berbagai pihak yang menganggap ini sebagai tindakan “cari panggung”, dan bahkan terancam di laporkan ke BK DPRD karena diduga telah melanggar kode etik dewan.

Jika kita berbicara hukum tabur tuai, pasti ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Sama dengan ini, pasti ada harga yang harus dibayar untuk menegakkan sebuah idealisme. Jika dahulu BTP sudah menyatakan bahwa korban dirinya adalah harga yang masih sangat murah untuk membongkar permainan anggaran di DKI Jakarta dan ini adalah sebuah cara untuk menyelamatkan NKRI, maka dapat kita anggap ini adalah sebuah  atau uang muka yang telah dibayar.

Jika kita menganggap upaya penegakan idealisme dan semangat anti korupsi sebagai suatu proyek pengadaaan/pembelian suatu barang yaitu “sebuah pemerintahan di DKI yang bersih” tentunya karena barang ini sangat besar dan kompleks, harganya sangat mahal. Tidak cukup seorang BTP saja yang membayar harganya. Apa yang dilakukan BTP itu hanya down payment untuk pembelian “sebuah pemerintahan yang bersih di DKI Jakarta”. Sekarang kita melihat bagaimana William Sarana sedang membayar salah satu cicilannya.

Dibutuhkan masih banyak orang muda dan politisi dengan idealisme yang tinggi yang siap membayar cicilan-cicilan selanjutnya.

Perjalanan masih panjang untuk bisa melunasi harga dari pengadaan sebuah pemerintahan yang bersih.