Netralitas bukan hanya kewajiban PNS

Pentingnya netralitas di ruang publik perlu kita pahami karena akhir-akhir ini banyak orang yang memiliki kewajiban publik seperti dokter, pembantu gubernur, pengelola dana masyarakat, pemimpin bank, ataupun pengelola perusahaan utilitas yang erat kaitannya dengan publik, yang diragukan profesionalismenya akibat menampilkan preferensi politiknya di ruang publik di media sosial. Masyarakat merasa terganggu oleh hal ini, dan… Read More Netralitas bukan hanya kewajiban PNS

Pertama kali di Indonesia: Jokowi’s Minority Government

Semoga kita belajar banyak dalam [1, 2, 3 atau bahkan] 5 tahun kedepan dari politik Pemerintahan Minoritas Jokowi-JK. Menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 tanggal 20 Oktober 2014 nanti, masyarakat Indonesia kembali disuguhkan dengan berbagai manuver politisi-politisi negeri ini. Politisi-politisi dari partai-partai Koalisi Merah Putih berhasil menguasai seluruh unsur-unsur pimpinan DPR dan MPR,… Read More Pertama kali di Indonesia: Jokowi’s Minority Government

Harapan tentang RUU KUHP dan KUHAP yang baru

Sedih. Sangat sedih mendengar berita di media massa akhir-akhir ini: Lapas diserang, napi diberondong hingga tewas, ada kapolsek tewas dikeroyok massa setelah diteriakin maling, ada pula presiden yang meniupkan isu kudeta terhadap rezimnya sendiri, belum lagi bermacam-macam berita tentang korupsi dan penegakan hukum tanpa kepastian. Yang paling mengesalkan lagi ialah siaran televisi yang melulu tentang… Read More Harapan tentang RUU KUHP dan KUHAP yang baru

Ruhut dipecat

Berita politik negeri ini kembali bergulir dengan berita terbaru: Ruhut Sitompul dipecat dari Partai Demokrat. Bukan alasan mengapa dia dipecat ataupun intrik politik yang melatarbelakangi pemecatannya yang akan dibahas ditulisan ini, akan tetapi perilaku kader-kader Demokrat diseputar pemecatan Ruhut Sitompul. Menurut berita yang beredar di media massa, putusan pemecatannya sudah keluar sekitar bulan September tahun… Read More Ruhut dipecat